SMS.COM | JAKARTA – Setelah pertarungan selama enam tahun, akhirnya Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly bersama Cahyo R Muzhar dan Tim, pada 18 Maret 2019 sekali lagi memenangkan perkara gugatan “Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. (Para Penggugat) melawan Republik Indonesia” di forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam perkara No.ARB/12/14 and ARB/12/40, Komite ICSID yang terdiri dari Judge Dominique Hascher, Professor Karl-Heinz Böckstiegel, dan Professor Jean Kalicki (Komite ICSID) mengeluarkan putusan yang memenangkan Republik Indonesia dengan menolak semua permohonan annulment of the award yang diajukan oleh Para Penggugat.
“Kemenangan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat,” tegas Menkumham dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Kasus ini bermula saat Para Penggugat menuduh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bupati Kutai Timur, melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI-Australia.
Pelanggaran dimaksud adalah melakukan ekspropriasi tidak langsung dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang melalui pencabutan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) anak perusahaan Para Penggugat (empat perusahaan Grup Ridlatama) seluas lebih kurang 350 Km persegi di Kecamatan Busang oleh Bupati Kutai Timur pada 4 Mei 2010.
Para Penggugat mengklaim bahwa pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia dan mengajukan gugatan sebesar USD1,3 Milyar atau senilai lebih kurang Rp18 triliun.
Terhadap gugatan tersebut, pada 6 Desember 2016, Tribunal yang terdiri dari Professor Gabrielle Kaufmann-Kohler, Michael Hwang SC, dan Professor Albert Jan van den Berg (Tribunal ICSID) menolak semua klaim yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Republik Indonesia.
Tribunal ICSID selanjutnya juga mengabulkan klaim Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara sebesar USD9,4 Juta.
Dalam jalannya persidangan yang kemudian ditegaskan dalam putusannya, Tribunal ICSID menerima argumen dan bukti-bukti, termasuk keterangan ahli forensik yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dapat membuktikan adanya pemalsuan, yang kemungkinan terbesar menggunakan mesin autopen.
“Terdapat 34 dokumen palsu yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan, termasuk izin pertambangan untuk tahapan general survey dan eksplorasi, yang seolah-olah merupakan dokumen resmi/asli yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah,” jelas Menkuham.
Tribunal ICSID sepakat dengan argumentasi Pemerintah Indonesia bahwa investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional. Tribunal ICSID juga menemukan bahwa Para Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk memeriksa mitra kerja lokalnya serta mengawasi dengan baik proses perizinannya.
“Sehingga, berdasarkan di antaranya fakta dan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan, Tribunal ICSID menyatakan klaim dari Para Penggugat ditolak,” ujar Menkumham.
Selanjutnya pada 31 Maret 2017, Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan putusan berdasarkan Pasal 52 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (Konvensi ICSID).
Argumentasi yang diajukan Para Penggugat adalah bahwa Tribunal ICSID dianggap telah melangkahi kewenangan, telah terjadi suatu penyimpangan yang serius dari aturan prosedur yang mendasar, dan putusan telah gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan.
Selain mengajukan pembatalan atas putusan Tribunal ICSID, Para Penggugat juga meminta penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mensyaratkan adanya jaminan yang layak, penuh, dan dapat dieksekusi, dan menolak tawaran jaminan dari Para Penggugat karena bentuk dan nilai jaminan yang tidak masuk akal.
Pemerintah Indonesia pun meminta Komite ICSID untuk secara seksama mempelajari bentuk dan nilai jaminan yang ditawarkan tersebut, termasuk dengan mengajukan ahli hukum agraria dari Indonesia sebagai saksi ahli, dan meminta Komite ICSID untuk membatalkan penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID.
Akhirnya, melalui perjuangan panjang, pada 18 Maret 2019, Komite ICSID menegaskan kemenangan Indonesia melalui sebuah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap.
“Perlu digarisbawahi bahwa kemenangan ini adalah prestasi luar biasa bagi Pemerintah Indonesia yang dicapai melalui koordinasi, dukungan, dan kerja sama dari instansi-instansi terkait,” kata Menkumham.
Menurutnya, ini merupakan kemenangan besar karena Indonesia berhasil terhindar dari klaim sebesar USD1,3 milyar, penggantian biaya perkara sebesar USD9,4 Juta merupakan yang terbesar yang pernah diputus Tribunal ICSID, dan kemenangan ini merupakan kemenangan yang pertama yang dicapai Pemerintah Indonesia di Forum ICSID.
Selain itu, ini juga membuktikan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia merupakan peradilan yang transparan dan berkeadilan, karena sebelumnya Para Penggugat pernah menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara hingga putusan Kasasi Mahkamah Agung.
“Bukti bahwa Pemerintah Indonesia membuat perlakuan yang seimbang dan adil terhadap investor asing. Bukti bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan dalam pengelolaan di bidang pertambangan,” sambung Menkumham.
Selama enam tahun terakhir, Para Penggugat selalu mempropagandakan secara negatif iklim investasi di Indonesia dan pada saat yang bersamaan Para Penggugat juga berulang kali melakukan pendekatan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan perdamaian.
Pemerintah Indonesia pun sangat yakin dengan posisinya dan dengan tegas menolak segala pendekatan dan tawaran-tawaran dari Para Penggugat.
Berdasarkan putusan Tribunal ICSID ini, tidak terdapat satu pun opini dari ketiga Arbiter Internasional yang menyatakan secara tegas adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh Republik Indonesia.
“Pemerintah Indonesia menyambut terbuka dan akan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia,” tandas Menkumham.
