by

RUU Minerba Telah Disinkronkan Dengan RUU Cipta Kerja Sesuai Dengan Keinginan Pemerintah

SUARAMEDIASARANA.COM | Jakarta – Tak dipungkiri, bisnis minerba merupakan bisnis yang bisa menghasilkan cuan bagi pelakunya dan jadi andalan penggerak ekonomi negara ini. Wajar saja, di tengah pandemi revisi UU No. 4/2004 didorong untuk disahkan menjadi UU.

Meski sedang melambat, investasi sektor minerba bisa dikatakan tetap menjanjikan, meskipun realisasi selama periode 2015-2019 cenderung mendatar. Sebagai gambaran, realisasi investasi 2015 masih bisa tercapai USD5,17 miliar atau sekitar Rp77 triliun.

Pada 2016, realisasi investasi di minerba mencapai USD5,68 miliar, 2017 (USD5,05 miliar), 2018 (USD7,5 miliar), 2019 (USD6,52 miliar). Di tengah bisnis tambang yang meredup dan masih dihinggapi perang dagang Tiongkok vs AS kemudian wabah pandemi, realisasi investasi di sektor itu hingga Maret masih mencapai USD920 juta. Lajunya relatif mendatar, tapi potensinya tetap besar.

Begitu juga dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sektor minerba jadi andalan penerimaan negara. Tahun ini ditargetkan mencapai Rp44,32 triliun. Naik Rp1 triliun lebih dibandingkan dengan realisasi 2019. Dari gambaran di atas, bisnis tambang masih sangat menjanjikan hingga masa mendatang.

Tak mengherankan bila revisi UU Minerba oleh sejumlah kalangan dinilai nuansanya berpihak pada pengusaha. Namun, pemerintah mengatakan revisi itu untuk memberikan kepastian berusaha dan berinvestasi.

Di tengah pembahasan revisi UU, memang ada sejumlah pengusaha tambang, terutama dari tujuh pemegang lisensi perjanjian karya pertambangan batu bara (PKP2B) generasi pertama yang masa kontraknya akan habis. Keruan saja, revisi UU dianggap bermuatan kepentingan pelaku usaha PKP2B tersebut.

Terlepas dari munculnya isu itu, harus diakui ada kemajuan yang cukup signifikan dalam revisi UU Minerba dibandingkan dengan UU No. 4/2009. Apa saja itu?

Beberapa di antaranya adalah tetap ditekankannya soal pentingnya pengolahan dan pemurnian. Program penghiliran ini mutlak dilakukan bersamaan dengan pemberian izin.

Soal izin juga sudah berubah. Di UU Minerba yang baru, rezim izin itu berada di pemerintah pusat, tidak lagi berada di pemda. Izin itu bisa berupa izin usaha pertambangan (IUP), atau IUPK dan sebagainya, namun pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada gubernur.

Di UU Minerba itu juga mengatur soal jangka waktu perizinan untuk IUP atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang terintegrasi.

Perizinan yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian logam atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara  diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

Selain masalah di atas, poin divestasi 51% menjadi isu  yang krusial dari revisi UU Minerba tersebut, dan sempat memantik  perdebatan yang alot antara pemerintah dan anggota DPR. Pemerintah meminta agar frasa secara langsung dalam pasal 112 dihapus dan digantikan secara berjenjang. Walhasil, keduanya mencapai kesepakatan soal kewajiban divestasi 51% tetap berlaku namun menerapannya berjenjang.

Berkaitan dengan kesepakatan itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku lega bahwa UU Minerba telah disahkan. Menurutnya, dengan adanya payung hukum baru ini sedikit demi sedikit mengurai benang kusut permasalahan pengelolaan pertambangan. “Dengan demikian, sejumlah pembaruan ketentuan di UU Minerba itu diharapkan mendorong bertambahnya investasi di sektor tambang,” ujar Arif Tasrif.

Ketentuan dalam UU baru itu akan membuat sejumlah persoalan menjadi lebih terang. Di antaranya adalah isu peningkatan nilai tambah, eksplorasi, reklamasi, dan pascatambang hingga pada ketentuan divestasi minimal 51%. Kalkukasinya menjadi lebih jelas./*Firman

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed